Mata uang dolar AS
Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang merupakan suatu problem yang sangat pelik bagi kelangsungan pangan didunia, ini semua mengancam stabilitas banyak negara yang tengah berjuang membayar utang-utang mereka, dari segi perkembangan negara-negara yang berkembang tentu sangat signifikan, karena diperkirakan awal tahun 2014 semua negara berkembang tidak akan menerima batuan dari negara yang bergabung dengan Uni Eropa tersebut, termasuk negara daratan asia khususnya Indonesia.
Komisi Eropa belum membicarakan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghentian bantuan itu dan juga belum mengkaji konsekuensinya. Namun, kalangan kelompok pemberi bantuan makanan keberatan dengan rencana Uni Eropa itu. Mereka menilai bahwa Uni Eropa jangan langsung terfokus pada indikator-indikator ekonomi makro sejumlah negara berkembang yang akan mengalami penghentian bantuan.
Di atas kertas, negara-negara berkembang itu mengalami peningkatan ekonomi yang pesat. Namun, situasi itu masih belum diimbangi oleh meratanya kesejahteraan semua rakyat di negara-negara yang bersangkutan, karena dengan adanya Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang ini, "Ketergantungan yang besar atas data ekonomi makro dapat mengesampingkan realita kemiskinan dan ketidakadilan di negara-negara yang bersangkutan," kata Sarah Kristine Johansen dari lembaga CONCORD.
"Bantuan jangan hanya dilihat sebagai instrumen bagi kepentingan-kepentingan strategis Uni Eropa. Ini menyangkit uang publik yang telah disisihkan untuk pengentasan kemiskinan," lanjut Johansen yang dikutip The Economic Times. CONCORD merupakan konfederasi badan-badan bantuan Eropa, kaum miskin justru masih berjumlah besar dan tata pemerintahan di negara-negara berkembang itu masih belum dikelola dengan baik, bahkan masih bermasalah dengan korupsi, maka dengan adanya Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang ini, kalangan lembaga itu khawatir bahwa kesenjangan sosial akan makin besar bila bantuan pembangunan dari pihak luar, seperti dari Uni Eropa, dihentikan.
Komisi Eropa belum membicarakan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghentian bantuan itu dan juga belum mengkaji konsekuensinya. Namun, kalangan kelompok pemberi bantuan makanan keberatan dengan rencana Uni Eropa itu. Mereka menilai bahwa Uni Eropa jangan langsung terfokus pada indikator-indikator ekonomi makro sejumlah negara berkembang yang akan mengalami penghentian bantuan.
Di atas kertas, negara-negara berkembang itu mengalami peningkatan ekonomi yang pesat. Namun, situasi itu masih belum diimbangi oleh meratanya kesejahteraan semua rakyat di negara-negara yang bersangkutan, karena dengan adanya Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang ini, "Ketergantungan yang besar atas data ekonomi makro dapat mengesampingkan realita kemiskinan dan ketidakadilan di negara-negara yang bersangkutan," kata Sarah Kristine Johansen dari lembaga CONCORD.
"Bantuan jangan hanya dilihat sebagai instrumen bagi kepentingan-kepentingan strategis Uni Eropa. Ini menyangkit uang publik yang telah disisihkan untuk pengentasan kemiskinan," lanjut Johansen yang dikutip The Economic Times. CONCORD merupakan konfederasi badan-badan bantuan Eropa, kaum miskin justru masih berjumlah besar dan tata pemerintahan di negara-negara berkembang itu masih belum dikelola dengan baik, bahkan masih bermasalah dengan korupsi, maka dengan adanya Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang ini, kalangan lembaga itu khawatir bahwa kesenjangan sosial akan makin besar bila bantuan pembangunan dari pihak luar, seperti dari Uni Eropa, dihentikan.
Survei dari suatu organisasi ekonomi internasional memperkirakan bahwa kalangan pasar dan pemerintah tahun depan bakal menghadapi perjuangan yang sulit dalam mengatasi masalah keuangan. Kesulitan itu terpicu oleh ketidakpastian mengenai penyelesaian krisis utang di zona euro dan perekonomian global pada umumnya, penghargaan atau penilaian itu diutarakan oleh laporan dari tim survei Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut kantor berita Reuters, intisari laporan mereka tersebut dimuat harian The Financial Times, 12 Desember 2011.
OECD beranggotakan 34 negara dengan dipelopori sejumlah negara ekonomi maju, seperti AS, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, Kanada dan Jerman. Namun, negara-negara itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan ekonomi, laporan dari Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang menyatakan bahwa tekanan keuangan kemungkinan tetap berlanjut, disertai dengan ketidakpastian di kalangan pasar, sehingga mengancam stabilitas banyak negara yang tengah berjuang membayar utang-utang mereka.
"Peristiwa-peristiwa di pasar tampaknya akan mencerminkan situasi dimana insting lebih mendominasi dinamika pasar, sehingga mendongkrak album atau rangkuman bunga pinjaman yang berdampak serius bagi ketahanan utang negara," kata Hams Blommestein, ketua manajemen utang publik di OECD, laporan itu memperkirakan bahwa negara-negara OECD akan menghadapi tantangan besar untuk menaikkan volume di pasar swasta. Ini bisa menjadi masalah bagi stabilitas banyak pemerintahan dan ekonomi.
Menurut Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang, tingkat pinjaman negara-negara kelompok itu pada 2011 bisa sebesar US$10,4 triliun. Tahun depan, jumlahnya akan naik jadi US$10,5 triliun, atau US$1 triliun lebih besar dari 2007 dan hampir dua kali lipat dari level 2005.
OECD beranggotakan 34 negara dengan dipelopori sejumlah negara ekonomi maju, seperti AS, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, Kanada dan Jerman. Namun, negara-negara itu dalam beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan ekonomi, laporan dari Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang menyatakan bahwa tekanan keuangan kemungkinan tetap berlanjut, disertai dengan ketidakpastian di kalangan pasar, sehingga mengancam stabilitas banyak negara yang tengah berjuang membayar utang-utang mereka.
"Peristiwa-peristiwa di pasar tampaknya akan mencerminkan situasi dimana insting lebih mendominasi dinamika pasar, sehingga mendongkrak album atau rangkuman bunga pinjaman yang berdampak serius bagi ketahanan utang negara," kata Hams Blommestein, ketua manajemen utang publik di OECD, laporan itu memperkirakan bahwa negara-negara OECD akan menghadapi tantangan besar untuk menaikkan volume di pasar swasta. Ini bisa menjadi masalah bagi stabilitas banyak pemerintahan dan ekonomi.
Menurut Krisis Ekonomi Global OECD Berjuang Atasi Utang, tingkat pinjaman negara-negara kelompok itu pada 2011 bisa sebesar US$10,4 triliun. Tahun depan, jumlahnya akan naik jadi US$10,5 triliun, atau US$1 triliun lebih besar dari 2007 dan hampir dua kali lipat dari level 2005.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar